KUR BRI 2025 Resmi Dibuka! Cek Syarat, Plafon Pinjaman Rp50 Juta–Rp500 Juta dan Bunga 6%

LINTAS BANTUAN -- Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2025 kembali menjadi solusi utama bagi pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan dengan bunga rendah dan syarat yang mudah. Program ini dirancang untuk membantu pengusaha kecil meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat permodalan, hingga melakukan ekspansi bisnis secara berkelanjutan. Dengan bunga hanya 6% efektif per tahun, KUR BRI tetap menjadi pembiayaan paling kompetitif di Indonesia.

BRI menyediakan dua skema utama: KUR Mikro dan KUR Kecil, masing-masing dengan persyaratan dan plafon pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Pada KUR Mikro, calon debitur dapat mengajukan pinjaman hingga Rp50 juta per orang, ideal untuk usaha kecil yang baru berkembang. Sementara itu, KUR Kecil menawarkan pembiayaan lebih besar, yakni Rp50 juta hingga Rp500 juta, cocok bagi usaha yang sudah stabil dan ingin memperbesar kapasitas produksi.

Untuk mengajukan KUR Mikro BRI 2025, calon debitur harus merupakan individu yang memiliki usaha produktif dan layak, telah berjalan aktif minimal enam bulan, serta tidak sedang menerima kredit perbankan lain kecuali pinjaman konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit. Dokumen yang dibutuhkan cukup sederhana: KTP, Kartu Keluarga, dan surat izin usaha.

KUR Kecil memiliki persyaratan serupa, namun membutuhkan IUMK atau surat izin usaha lain yang setara. Plafon pinjamannya lebih besar, sehingga bank mewajibkan agunan sesuai ketentuan perbankan. Meski demikian, bunga tetap sama, yakni 6% efektif per tahun.

Dari sisi tenor, KUR Mikro menyediakan dua pilihan: Kredit Modal Kerja hingga tiga tahun dan Kredit Investasi hingga lima tahun. Pada KUR Kecil, tenor KMK diperpanjang hingga empat tahun, sementara KI tetap maksimal lima tahun. Menariknya, KUR Mikro BRI bebas biaya administrasi dan provisi, membuatnya semakin terjangkau bagi pelaku usaha pemula.

Dengan syarat mudah dan bunga rendah, KUR BRI 2025 menjadi kesempatan besar bagi UMKM untuk naik kelas. Pelaku usaha hanya perlu memastikan legalitas usaha dan rekam jejak aktivitas bisnis sebelum mengajukan. Program ini diharapkan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan sektor usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.***