LINTAS BANTUAN -- Coba deh kita jujur. Ngomongin subsidi di Indonesia itu kayak benang kusut yang bikin pusing tujuh keliling. Apalagi kalau sudah masuk ranah subsidi bahan bakar minyak (BBM). Tiap kali harga BBM naik, debatnya enggak ada habisnya. Siapa yang paling berhak? Kok yang mobilnya kinclong ikut antre di pom bensin? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu memang valid banget dan bikin kita mikir, "apa iya sih subsidi kita ini sudah tepat sasaran?"

Namun, di tengah hiruk pikuk perdebatan subsidi BBM, seringkali kita lupa atau bahkan abai dengan jenis subsidi lain yang justru jauh lebih fundamental dan langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Inilah yang kita se sebut sebagai "subsidi tepat non kendaraan." Bukan soal bensin atau solar, tapi soal listrik, gas LPG 3 kg, air bersih, bahkan bantuan pangan atau pendidikan. Intinya, subsidi yang benar-benar jadi penopang mereka yang serba pas-pasan, yang tiap hari berhitung demi bisa makan dan menghidupi keluarga.

Bayangkan deh, di tengah gempuran harga kebutuhan pokok yang kian merangkak naik, subsidi listrik atau gas LPG 3 kg itu rasanya kayak oase di padang pasir. Buat sebagian besar kita yang hidup di kota besar, mungkin kenaikan biaya listrik cuma bikin tagihan agak melambung. Tapi, buat jutaan keluarga di pelosok negeri, atau yang punya penghasilan harian yang pas-pasan, kenaikan sekian persen saja bisa berarti pilihan antara makan atau menyalakan lampu. Itu bukan lagi soal kenyamanan, tapi soal keberlangsungan hidup. Gas elpiji 3 kg yang sering jadi rebutan ibu-ibu di warung, itu juga bukan komoditas biasa. Itu esensial buat mereka bisa masak, buat anak-anaknya bisa makan makanan rumahan.

Maka dari itu, mewujudkan "subsidi tepat non kendaraan" ini bukan sekadar urusan administratif, tapi urusan kemanusiaan dan keadilan sosial. Ini tentang memastikan bahwa uang rakyat yang dialokasikan untuk subsidi itu benar-benar mendarat di tangan mereka yang paling membutuhkan. Bukan malah ikut dinikmati oleh mereka yang secara ekonomi sudah mapan. Jujur saja, ini PR besar bangsa kita dari dulu sampai sekarang. Data penerima yang kadang amburadul, birokrasi yang berbelit, sampai oknum-oknum tak bertanggung jawab yang ikut "ngembat" jatah orang miskin, semua itu jadi duri dalam daging.

Salah satu kunci utama biar subsidi non kendaraan ini bisa tepat sasaran adalah akurasi data. Ini bukan lagi rahasia umum kalau data kemiskinan kita sering jadi polemik. Si A merasa lebih miskin dari si B, tapi kok si B yang dapat bantuan. Si C punya motor baru, tapi kok tiap bulan dapat beras bantuan. Fenomena ini, mau enggak mau, bikin kepercayaan masyarakat terhadap program subsidi jadi luntur. Makanya, punya satu data terpadu yang akurat, valid, dan selalu diperbarui secara berkala, itu mutlak hukumnya. Bukan cuma data dari BPS, tapi juga perlu integrasi data dari berbagai kementerian/lembaga dan bahkan pemerintah daerah. Libatkan RT/RW, mereka ini ujung tombak yang paling tahu kondisi warganya.

Selain data, digitalisasi juga jadi jurus ampuh. Kalau semuanya masih manual, dari pendaftaran sampai penyaluran, potensi kebocorannya gede banget. Sistem yang serba digital, transparan, dan terintegrasi bisa meminimalisir intervensi manusia yang berpotensi jadi celah korupsi. Misalnya, penyaluran bantuan sosial via rekening bank atau dompet digital, atau sistem kartu khusus untuk membeli LPG bersubsidi yang terhubung langsung dengan data penerima. Kedengarannya memang canggih, tapi ini bukan lagi kemewahan, melainkan sebuah keharusan di era sekarang.

Kemudian, edukasi dan sosialisasi juga enggak kalah penting. Banyak masyarakat yang sebenarnya berhak, tapi enggak tahu bagaimana cara mengakses bantuan atau subsidi tersebut. Atau malah sebaliknya, ada yang tidak berhak tapi berusaha mengakali sistem karena minimnya informasi dan pengawasan. Pemerintah perlu lebih gencar lagi menyosialisasikan program-program subsidi ini, dengan bahasa yang mudah dipahami, lewat berbagai platform, dan menjangkau hingga ke pelosok. Biar masyarakat melek, biar semua pihak tahu hak dan kewajibannya.

Dampak dari subsidi tepat non kendaraan ini, kalau berhasil diterapkan, pastinya enggak kaleng-kaleng. Pertama, kualitas hidup masyarakat lapisan bawah bakal meningkat. Mereka bisa mengalokasikan uang yang tadinya untuk membayar listrik atau gas, ke kebutuhan lain yang lebih mendesak seperti pendidikan anak atau gizi keluarga. Kedua, ini bisa jadi salah satu instrumen efektif dalam menekan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin bisa sedikit demi sedikit terkikis. Ketiga, ini juga bentuk investasi jangka panjang. Masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, punya peluang lebih besar untuk berkembang, bekerja lebih produktif, dan pada akhirnya, berkontribusi pada ekonomi nasional.

Memang, perjalanan menuju subsidi yang benar-benar tepat sasaran ini masih panjang dan penuh tantangan. Tapi, sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh menyerah. Ini bukan cuma soal anggaran negara, tapi soal martabat dan keadilan bagi setiap warga negara. Mari kita dorong bersama, dari tingkat kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan, agar setiap sen rupiah dari subsidi ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi mereka yang paling membutuhkan. Karena pada akhirnya, kesejahteraan itu bukan cuma milik segelintir orang, tapi hak seluruh rakyat Indonesia.***